AD-ART

Rancangan Perubahan AD-ART Kopen Tour Sehat

ANGGARAN  DASAR

BAB I

Nama dan Tempat Kedudukan

Pasal 1

  1. Koperasi ini bernama Koperasi Pegawai Republik Indonesia Kesehatan dengan nama singkat “KPRI KESEHATAN” dan selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini disebut Koperasi.
  2. Koperasi ini berkedudukan di Kabupaten Bantul Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

BAB II

MAKSUUD DAN TUJUAN SERTA BIDANG USAHA

Bagian Pertama

Maksud dan Tujuan

Pasal 2

  1. Koperasi bermaksud memenuhi kebutuhan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.
  2. Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam  rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Bagian Kedua

Bidang Usaha

Pasal 3

Untuk mencapai maksud dan tujuan, Maka koperasi menyelengagarakan usaha :

  1. Simpan Pinjam;
  2. Pertokoan;
  3. Perumahan;
  4. Jasa;
  5. Gedung pertemuan;
  6. Penyelenggaraan Jamiman Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat (JPKM);
  7. Fotokopi;
  8. Usaha lain yang disepakati anggota melaui perwakilan

BAB III

KEANGGOTAAN

Pasal 4

Yang dapat diterima menjadi anggota koperasi ini ialah setiap Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi beberapa syarat sebagai berikut :

  1. Mempunyai kemampuan penuh untuk melakukan tindakan hukum (dewasa dan tidak berada di bawah perwalian dan/ pengampuan);
  2. Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kabupaten Bantul meliputi PNS Dinas Kesehatan, dan PNS RSUD Panembahan Senopati;
  3. Karyawan koperasi, karyawan non PNS, dan pensiunan PNS di lingkungan kesehatan serta PNS lainnya sebagai anggota luar biasa, dengan ketentuan akan diatur lebih lanjut;
    1. Berdomisili di Daerah Istimewa Yogyakarta dan sekitarnya;
    2. Telah melunasi simpanan pokok;
    3. Telah menyetujui isi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta ketentuan – ketentuan koperasi yang berlaku.

Pasal 5

  1. Keanggotan koperasi mulai berlaku dan dibuktikan dengan catatan dalam buku daftar anggota;
  2. Berakhirnya keanggotan koperasi mulai berlaku dan dibuktikan dengan catatan dalam buku daftar anggota;
  3. Setiap PNS  di Dinas Kesehatan dan RSUD Panembahan Senopati wajib menjadi anggota koperasi;
  4. Setiap orang yang masuk menjadi anggota luar biasa wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada ketua koperasi;
  5. Ketua wajib memberi jawaban kepastian diterima atau ditolak permohonan tersebut, dalam waktu yang telah ditentukan;
  6. Setiap orang yang akan berhenti menjadi anggota, wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada ketua;
  7. Setiap anggota koperasi wajib diberi / memiliki kartu anggota.

Pasal 6

Keanggotaan berakhir , bilamana anggota :

  1. Pensiun, pindah tugas di luar Dinas Kesehatan / RSU PS bagi anggota berstatus PNS;
  2. Pindah tugas dari Dinas Kesehetan dan RSUD Panembahan Senopati;
  3. Minta berhenti atas kehendak sendiri bagi anggota luar biasa;
  4. Diberhentikan oleh pengurus karena tidak memenuhi persyaratan keanggotaan lagi;
  5. Diberhentikan oleh pengurus karena tidak mengindahkan kewajiban sebagai anggota atau anggota luar biasa atau karena berbuat sesuatu yang merugikan Koperasi.
  6. Meninggal dunia;

Pasal 7

Setiap anggota mempunyai kewajiban :

  1. mematuhi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta keputusan yang telah disepakati dalam Rapat Anggota
  2. berpatisipasi dalam kegiatan usaha yang diselenggarakan oleh Koperasi;
  3. mengembangkan dan memelihara kebersamaan berdasar atas azas kekeluargaan.

Pasal 8

Setiap anggota mempunyai hak :

  1. menghadiri, menyatakan pendapat, dan memberi suara dalam Rapat Anggota;
  2. memilih dan/atau dipilih menjadi anggota Pengurus atau Pengawas;
  3. meminta diadakan Rapat Anggota menurut  ketentuan dalam Anggaran Dasar;
  4. mengemukakan pendapat atau saran kepada Pengurus di luar Rapat Anggota baik diminta maupun tidak diminta;
  5. memanfaatkan Koperasi dan mendapat pelayanan yang sama antara sesama Anggota;
  6. meminta dan atau mendapat keterangan dari Pengurus mengenai perkembangan Koperasi menurut ketentuan dalam Anggaran Dasar.

Pasal 9

Keanggotaan koperasi tidak dapat dipindahtangankan;

 

BAB IV

RAPAT ANGGOTA

Pasal 10

  1. Rapat Anggota  merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam Koperasi;
  2. Rapat Anggota  sah jika yang hadir lebih dari separuh jumlah anggota koperasi;
  3. Jika Rapat Anggota tidak dapat berlangsung karena tidak memenuhi ketentuan sebagai mana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini maka akan dilakukan kesepakatan bersama dengan seluruh peserta rapat  anggota yang hadir pada saat itu, untuk memutuskan langkah selanjutnya;

Pasal 11

Rapat Anggota menetapkan :

  1. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
  2. Kebijaksanaan umum di bidang organisasi, manajemen dan usaha koperasi;
  3. Pemilihan, pengangkatan , pemberhentian pengurus dan badan pengawas;
  4. Rencana kerja, anggaran pendapatan, belanja koperasi, dan pengesahan laporan keuangan;
  5. Pengesahan pertanggungjawaban pengurus dan badan pengawas dalam pelaksanaan tugas;
  6. Pembagian sisa hasil usaha;
  7. Penggabungan, peleburan, pembagian dan pembubaran koperasi.

Pasal 12

  1. Keputusan Rapat Anggota diambil berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat;
  2. Apabila tidak diperoleh keputusan dengan cara musyawarah, maka pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak;
  3. Dalam hal dilakukan pemungutan suara, setiap anggota mempunyai hak satu suara;
  4. Rapat Anggota untuk menetapkan Anggaran Dasar harus dihadiri sekurang-kurangnya separoh tambah satu dari jumlah anggota koperasi dan keputusannya harus disetujui oleh 2/3 dari anggota yang hadir;
  5. Jika perubahan Anggaran Dasar harus diadakan berhubung dengan ketentuan Undang-Undang atau peraturan-peraturan/ketentuan-ketentuan, maka dilakukan Rapat Anggota Luar Biasa  yang pelaksanaannya  sah bila dihadiri sebesar 20 %  dari jumlah anggota koperasi;
  6. Rapat Anggota untuk penggabungan, peleburan, pembagian dan pembubaran koperasi harus dihadiri sekurang-kurangnya ¾ dari jumlah anggota koperasi, sedangkan keputusannya harus disetujui oleh suara sekurang-kurangnya ¾ dari jumlah anggota yang hadir.

Pasal 13

  1. Rapat Anggota berhak meminta keterangan dan pertanggungjawaban pengurus dan badan pengawas mengenai pengelolaan koperasi.
  2. Rapat Anggota diadakan sekurang-kurangnya  satu kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 14

Segala keputusan rapat Anggota dicatat dalam sebuah Buku Daftar Berita Acara Anggota dan ditandatangani oleh Ketua Rapat dan Sekretaris Rapat.

Pasal 15

  1. Rapat Anggota  untuk mengesahkan pertanggungjawaban pengurus dan badan pengawas disebut Rapat Anggota Tahunan diadakan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun tutup buku lampau;
  2. Tanggal dan tempat serta acara Rapat Anggota harus diberitahukan kepada anggota sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari sebelum rapat;
  3. Undangan rapat anggota disertai laporan pertanggungjawaban pengurus dikirim kepada anggota dalam waktu sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari sebelum rapat.
  4. Acara dan Tata Tertib Rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dimintakan pengesahan terlebih dahulu dalam Rapat Anggota.

Pasal 16

  1. Selain Rapat Anggota, koperasi dapat melakukan Rapat Anggota Luar Biasa;
  2. Rapat Anggota Luar Biasa dapat diadakan apabila situasi dan kondisi koperasi dalam keadaan luar biasa dan tidak bisa menunggu diselenggarakan Rapat Anggota;
  3. Keadaan luar biasa dalam ayat (2) pasal ini adalah :
    1. Apabila koperasi berjalan tidak sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
    2. Apabila perubahan Anggaran Dasar harus diadakan berhubung ketentuan Undang – Undang atau Peraturan-Peraturan/Ketentuan-Ketentuan pelaksanaannya;
    3. Apabila keadaan negara atau karena peraturan-peraturan/ketentuan-ketentuan Penguasa Pusat maupun setempat tidak memungkinkan untuk mengadakan Rapat Anggota.
  4. Rapat Anggota Luar Biasa dapat diadakan :
    1. Atas permintaan tertulis 1/10 dari jumlah anggota;
    2. Atas kehendak Pengurus;
  5. Rapat Anggota Luar Biasa diadakan atas permintaan anggota, apabila anggota menilai bahwa pengurus telah melakukan kegiatan yang bertentangan dengan kepentingan kopersi dan menimbulkan kerugian terhadap koperasi;
  6. Rapat Anggota Luar Biasa mempunyai wewenang yang sama dengan Rapat  Angggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12;
  7. Rapat Anggota Luar Biasa sah bila dihadiri 20 % jumlah anggota koperasi.

BAB V

PENGELOLAAN

Bagian Pertama

Pengurus

Pasal 17

  1. Pengurus koperasi dipilih dari dan oleh anggota dalam Rapat Anggota
  2. Pengurus merupakan pemegang kuasa Rapat Anggota.
  3. Susunan dan nama pengurus dicatat dalam Buku Daftar Pengurus.
  4. Susunan Pengurus sekurang-kurangnya 5 (lima) orang dan sebanyak-banyaknya 9 (sembilan) orang.
  5. Setiap  Pengurus  tidak diperbolehkan merangkap jabatan dalam koperasi ini.

 

Pasal 18

  1. Masa jabatan Pengurus 5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal menerima tugas dan jabatan sebagai Pengurus yang dibuktikan dengan Berita Acara dan berakhir pada tanggal penyerahan tugas dan jabatan sebagai Pengurus kepada Pengurus yang terpilih yang dibuktikan dengan Berita Acara;
  2. Pengurus yang telah habis masa jabatannya dapat dipilih kembali, maksimal 2 masa jabatan;
  3. Persyaratan untuk dapat dipilih dan diangkat menjadi pengurus adalah sebagai berikut :
    1. Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, ayat (b);
    2. Setia dan taat pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
    3. Berlaku jujur, terbuka dan terampil dalam bekerja;
    4. Mempunyai kemauan dan kemampuan untuk memimpin koperasi;
    5. Berlaku adil dan obyektif (tidak dapat dipengaruhi oleh karena perbedaan agama, politik, famili, teman dan lain-lain);
    6. Tabah, sabar, teliti serta mampu dan cakap mengambil keputusan dengan cepat dan tepat;
    7. Berwibawa, bijaksana, disegani dan dapat menjadi suri tauladan dalam masyarakat;
    8. Bukan pengawas dan anggota luar biasa;
    9. Diutamakan bagi mereka yang mempunyai latar belakang pendidikan atau pengalaman mengenai organisasi;
    10. Diutamakan bagi mereka yang telah mendapat pendidikan perkoperasian;
    11. Telah menjadi anggota sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun, sehat jasmani dan rohani;
    12. Diutamakan yang memiliki jiwa Kewira Koperasian;

m.  Tidak mempunyai usaha yang bersaingan dengan usaha koperasi atau mempunyai usaha yang merugikan koperasi;

  1. Belum pernah  melakukan perbuatan tercela dan melanggar hukum.
  2. Pengurus sebelum memangku jabatannya lebih dahulu mengucapkan sumpah/janji di hadapan Rapat Anggota.

Pasal 19

  1. Bilamana seseorang pengurus berhenti sebelum masa jabatannya, maka pengurus lainnya bersama perwakilan anggota dapat mengangkat gantinya, dan pengangkatan itu harus disahkan oleh Rapat Anggota berikutnya;
  2. Pengurus yang berhenti dari jabatannya wajib menyiapkan Berita Acara Serah Terima Jabatan;
  3. Tata Cara Serah Terima Jabatan Pengurus diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 20

  1. Pengurus bertugas untuk:
    1. mengelola Koperasi dan usaha;
    2. mengajukan rancangan rencana kerja serta rancangan rencana anggaran dan pendapatan belanja Koperasi.
    3. menyelenggarakan Rapat Anggota;
    4. menyusun laporan tahunan yang memuat sekurang – kurangnya laporan keuangan beserta penjelasannya dan keadaan koperasi serta hasil usaha yang dicapai yang merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
    5. menyelenggarakan pembukuan keuangan dan inventaris secara tertib dan jelas;
    6. memelihara buku daftar anggota, buku daftar pengurus, buku daftar pengawas dan buku daftar karyawan.
    7. Membuat karti simpan pinjam untuk setiap anggota.
  2. Pengurus wajib untuk:
    1. mewakili koperasi didalam dan di luar pengadilan;melakkukan tindakan dan upaya bagi kepentingan dan kemanfaatan Koperasi sesuai dengan tangungjawabnya.
    2. melakukan tindakan dan upaya bagi kepentingan dan kemanfaatan koperasi sesuai dengan tanggung jawabnya
  3. Pengurus berwenang untuk memutuskan penerimaan dan atau penolakan anggota baru serta pemberhentian anggota.
  4. Laporan tahunan sebagaimana  dimaksud dalam Pasal 20 ayat  (1) huruf d ditandatangani oleh semua pengurus.
  5. Apabila salah seorang anggota pengurus tidak menandatangani laporan tahunan tersebut, pengurus  yang bersangkutan menjelaskan alasannya secara tertulis.

 

Pasal 21

Pengurus bertanggungjawab mengenai segala kegiatan pengelolaan Koperasi dan usahanya kepada Rapat Anggota atau Anggota Luar Biasa.

Pasal 22

  1. Pengurus dapat mengangkat pengelola  yang diberi wewenang dan kuasa untuk mengelola usaha;
  2. Sesuai dengan kepentingan koperasi, pengelola dapat sebagai manajer atau direksi;
  3. Rencana pengangkatan pengelola harus mendapat persetujuan  Rapat Anggota;
  4. Apabila rencana pengangkatan pengelola mendapat persetujuan Rapat Anggota, sebelum melaksakan tugas pengelola harus menandatangani kontrak kerja yang telah disiapkan oleh pengurus;
  5. Isi perjanjian kerja / kontrak kerja diatur dalam peraturan khusus;
  6. Pengelolaan bertanggungjawab kepada pengurus;
  7. Pengelolaan usaha oleh pengelola tidak mengurangi tanggungjawab pengurus sebagaimana ditentukan dalam Pasal 21;
  8. Dalam hal koperasi mengangkat pengelola, dan pengurus telah melimpahkan wewenang dan kuasa yang dimilikinya, maka tugas pengurus beralih menjadi mengawasi pelaksanaan wewenang dan kuasa yang dilakukan  pengelola;
  9. Besarnya wewenang dan kuasa yang dilimpahkan ditentukan sesuai dengan kepentingan koperasi yang diatur dalam  peraturan khusus;

PASAL 23

  1. Personil  kader adalah anggota koperasi yang  berasal dari unit-unit kerja yang di dalamnya ada anggota koperasi minimal 10 orang;
  2. Bagi unit kerja yang anggota koperasinya kurang dari 10 orang, maka anggota koperasi akan dikoordinir oleh kader pada unit lain yang terdekat;
  3. Personil yang diangkat menjadi kader telah dipilih anggota di unit kerjanya dan mendapatkan persetujuan dari pimpinan unit kerja;
  4. Kader diberi wewenang dan tugas untuk mengkoordinasikan, mewakili unit kerja dan tugas lain yang diberikan oleh pengurus;
  5. Besarnya wewenang dan tugas yang dilimpahkan ditentukan sesuai dengan kepentingan koperasi yang diatur dalam  peraturan khusus;
  6. kader dapat mengadakan rapat/pertemuan atas seijin pengurus.

Pasal 24

  1. Pengelolaan Unit Simpan Pinjam dilakukan oleh pengelola;
  2. Pengelola Unit Simpan Pinjam bertanggungjawab kepada pengurus;
  3. Pengelola Unit Simpan Pinjam dapat berupa perorangan  atau badan usaha, termasuk yang berbentuk badan hukum;
  4. Dalam melaksanakan pengelolaan Unit Simpan Pinjam, pengelola wajib mengadakan kontrak kerja dengan pengurus;
  5. Apabila pengelola adalah perorangan, wajib memenuhi persyaratan minimal sebagai berikut :
    1. tidak pernah melakukan tindakan tercela di bidang keuangan dan atau dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana di bidang keuangan;
    2. memiliki akhlak dan moral yang baik;
    3. mempunyai keahlian di bidang keuangan atau pernah mengikuti pelatihan simpan pinjam atau magang dalam usaha simpan pinjam.
  6. Apabila hal pengelolaan adalah badan usaha, wajib memenuhi persyaratan minimal sebagai berikut :
    1. memiliki kemampuan keuangan yang memadai;
    2. memiliki tenaga managerial yang berkualitas baik;
  7. Dalam hal pengelola dilakukan oleh lebih dari 1 (satu) orang , maka :
    1. sekurang – kurangnya 50% ( lima puluh perseratus ) dari jumlah pengelola wajib mempunyai keahlian di bidang keuangan atau pernah mengikuti pelatihan di bidang simpan pinjam atau magang dalam usaha simpan pinjam;
    2. di antara pengelola tidak boleh mempunyai hubungan keluarga sampai derajad ke satu menurut garis lurus ke bawah maupun ke samping;
  8. Pengelolaan Unit Simpan Pinjam dilakukan secara terpisah dari unit usaha lainya.

Pasal 25

Tugas tiap anggota pengurus ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan Khusus.

Pasal 26

  1. Pengurus harus segera membuat catatan pada waktunya dalam buku Daftar Anggota tentang masuk dan berhentinya anggota;
  2. Pengurus harus segera membuat catatan pada waktunya dalam Buku Daftar Pengurus tentang dimulai dan berhentinya jabatan pengurus;
  3. Pengurus harus berusaha agar anggota mengetahui akibat pencatatan dalam Buku Daftar Angggota;
  4. Setiap anggota pengurus harus memberi bantuan kepada pengawas untuk melakukan tugasnya dan diwajibkan untuk memberi keterangan yang diperlukan dan diperlihatkan segala buku, warkat, persediaan barang, alat-alat perlengkapan dan uang koperasi yang ada padanya;
  5. Tiap anggota Pengurus harus berusaha agar pemeriksaan sebagai tersebut dalam ayat (4) tidak diperhambat baik sengaja atau tidak oleh anggota Pengurus atau oleh pengelola.

Pasal 27

  1. Pengurus diwajibkan agar membuat catatan tiap kejadian sebagaimana mestinya di dalam buku yang telah ditentukan;
  2. Pengurus wajib memberitahukan kepada anggota tiap kejadian yang mempengaruhi jalannya koperasi.

Pasal 28

  1. Pengurus wajib memberi laporan kepada anggota tentang keadaan serta perkembangan organisasi dan usaha-usahanya sekurang-kurangnya 1 (satu) kali setahun;
  2. Pengurus wajib berusaha agar segala laporan pemeriksaan koperasi dapat diketahui oleh setiap anggota;
  3. Pengurus wajib supaya ketentuan dalam Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Peraturan Khusus dan Keputusan Rapat Anggota diketahui dan dimengerti oleh segenap  anggota;
  4. Pengurus wajib untuk memelihara kerukunan di antara anggota dan mencegah segala hal yang menyebabkan timbulnya perselisihan paham;
  5. Perselisihan yang timbul karena hanya kepentingan khusus koperasi atau dalam hubungan sebagai anggota harus diselesaikan oleh pengurus dengan jalan damai tanpa memilhak salah satu pihak;
  6. Pengurus harus melaksanakan segala ketentuan dalam Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga Koperasi, Peraturan-Peraturan Khusus dan Keputusan-Keputusan Rapat Anggota terutama pelaksanaan Rapat Anggota Tahunan.

Pasal 29

  1. Pengurus baik bersama-sama, maupun sendiri-sendiri, menanggung kerugian yang diderita koperasi, karena tindakan yang dilakukan dengan kesengajaan atau kelalaiannya;
  2. 2. Disamping penggantian kerugian tersebut, apabila tindakan itu dilakukan dengan kesengajaan, tidak menutup kemungkinan bagi penuntut umum untuk melakukan penuntutan.

 

Pasal 30

  1. Anggota pengurus koperasi ini tidak boleh menjadi anggota Pengurus koperasi lain kecuali koperasi sekundernya;
  2. Anggota Pengurus Harian dari koperasi ini tidak boleh merangkap sebagai Anggota Pengurus koperasi lain, termasuk koperasi sekundernya.

Bagian Kedua

P e n g a w a s

Pasal 31

  1. Pengawas dipilih dari dan oleh anggota koperasi dalam Rapat Anggota;
  2. Pengawas bertanggungjawab kepada Rapat Anggota;
  3. Yang dapat dipilih menjadi pengawas adalah mereka yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
    1. Anggota sebagaimana dimaksud dalam pasal 4;
    2. Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
    3. Mempunyai kemauan dan kemampuan melakukan pengawasan/pemeriksaan;
    4. Bersikap jujur, adil dan obyektif (tidak dapat dipengaruhi oleh karena perbedaan agama, politik, famili, teman dan lain-lain);
    5. Tabah, sabar, teliti serta mampu dan cakap mengambil keputusan;
    6. Berwibawa, disegani dan dapat menjadi suri tauladan dalam masyarakat;
    7. Bukan pengawas atau karyawan koperasi ini;
    8. Diutamakan bagi mereka yang mempunyai latar belakang pendidikan atau pengalamanan mengenai pembukuan;
    9. Diutamakan bagi mereka yang telah mendapat pendidikan perkoperasian;
    10. Telah menjadi anggota sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun, sehat jasmani dan rohani;
    11. Diutamakan yang memiliki jiwa kewirakoperasian;
  4. Pengawas sekurang-kurangya terdiri dari 3 (tiga) orang;
  5. Masa jabatan pengawas 5 (lima) tahun, maksimal 2 kali masa jabatan;
  6. Anggota Pengawas tidak diperbolehkan merangkap sebagai Pengurus atau pengelola koperasi ini.

Pasal 32

  1. Pengawas bertugas untuk :
    1. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijaksanaan dan pengelolaan koperasi sekurang-kurangya 3 (tiga) bulan sekali;
    2. Membuat laporan tertulis tentang hasil pengawasannya yang disampaikan kepada pengurus, pembina dan anggota melalui perwakilan;
    3. Pengawas berwenang untuk meneliti catatan yang ada pada koperasi, dan berhak untuk mendapatkan segala keterangan yang diperlukan;
  2. Pengawas harus merahasiakan hasil pengawasannya terhadap pihak ketiga;
  3. Pengawas sebelum memangku jabatannya lebih dahulu mengucapkan sumpah/janji di hadapan Rapat Anggota.

Pasal 33

  1. Dalam hal koperasi mengangkat pengelola, pengawas dapat diadakan secara tetap atau diadakan pada waktu diperlukan sesuai dengan keputusan Rapat Anggota;
  2. Pengawas yang diadakan pada waktu diperlukan melakukan pengawasan sesuai dengan penugasan yang diberikan Rapat Anggota.

Pasal 34

  1. Dalam rangka meningkatkan efisiensi, pengelolaan yang bersifat terbuka, dan melindungi pihak yang berkepentingan koperasi dapat meminta jasa audit kepada akuntan publik;
  2. Permintaan audit oleh Akuntan Publik dilakukan oleh Pengurus maupun Pengawas;
  3. Yang dimaksud dengan jasa audit adalah audit  terhadap laporan keuangan dan audit lainnya sesuai keperluan koperasi;
  4. Selain jasa audit koperasi dapat meminta jasa lainnya dari Akuntan publik antara lain konsultasi dan pelatihan;
  5. Untuk terlaksananya audit sebagaimana mestinya, Rapat Anggota dapat menetapkan :
  6. Frekwensi audit oleh Akuntan publik dalam satu tahun buku yang dilaksanakan;
  7. Rencana anggaran biaya audit dalam 1 (satu) tahun buku.
  8. Apabila audit dalam 1 (satu) tahun buku tidak dapat dilaksanakan karena belum mampu membayar biaya audit, koperasi ini wajib membentuk penyisihan dana audit setiap tahun yang besarnya ditetapkan Rapat Anggota;
  9. Penyisihan dana audit harus disimpan di Bank atas nama koperasi.
Bagian Ketiga

Keuangan

Pasal 35

  1. Tahun buku perusahaan koperasi berjalan dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember;
  2. Koperasi wajib menyelenggarakan pembukuan tentang perusahaannya;
  3. Koperasi wajib pada setiap tutup tahun buku, mengadakan perhitungan keuangan minimal berupa neraca dan perhitungan hasil usaha yang penyusunannya sesuai dengan Standar Khusus Akuntansi untuk koperasi dan ketentuan akuntansi yang berlaku di Indonesia;
  4. Laporan keuangan yang disusun dalam ayat (3) pasal  ini merupakan konsolidasi dari Unit-Unit usaha yang ada di koperasi;
  5. Rapat Anggota menetapkan jumlah setinggi-tingginya yang dapat disediakan sebagai uang kas, dan  kelebihannya dengan segera harus disimpan atas nama koperasi pada bank.

Pasal 36

  1. Pengelolaan keuangan Unit Simpan Pinjam dilakukan secara terpisah dari unit-unit lain.
  2. Unit Simpan Pinjam wajib menyelenggarakan pembukuan keuangan sendiri dan setiap tutup tahun buku harus membuat perhitungan keuangan yang minimal terdiri dari neraca dan perhitungan laba/rugi.

BAB VI

PERMODALAN

Pasal 37

  1. Koperasi mempunyai modal sendiri dan modal pinjaman;
  2. Modal sendiri dapat berasal dari :
    1. Simpanan pokok;
    2. Simpanan wajib;
    3. Dana cadangan;
    4. Hibah;
  3. Modal pinjaman dapat berasal dari :
    1. anggota;
    2. koperasi lain;
    3. bank dan lembaga keuangan lainnya;
    4. penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya;
    5. sumber lain yang sah;
  4. Selain modal sebagai dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2), koperasi dapat pula melakukan pemupukan modal yang berasal dari modal penyertaan.

 

Pasal 38

  1. Setiap anggota wajib menyimpan simpanan pokok atas namanya pada koperasi sebesar yang disepakati pada Rapat Anggota terakhir.  Pada waktu keanggotaan berakhir simpanan pokok tersebut merupakan tagihan atas koperasi, jika perlu dikurangi dengan bagian tanggungan kerugian koperasi;
  2. Uang simpanan pokok harus dibayar maksimal 4 kali dalam jangka waktu 4 bulan;
  3. Setiap anggota diwajibkan untuk membayar simpanan wajib atas namanya pada koperasi sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga.
  4. Setiap anggota digiatkan untuk mengadakan simpanan lainnya atas namanya pada koperasi sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan Khusus.
  5. Simpanan pokok dan simpanan wajib tidak diberi bunga tetapi diberi bagian SHU yang besarnya ditetapkan dalam Rapat Anggota.
  6. Simpanan lainnya diberi bunga yang besarnya ditetapkan dalam Peraturan Khusus.

 

Pasal 39

1.   Uang simpanan pokok tidak dapat diminta kembali selama anggota belum berhenti sebagai anggota.

2.   Uang simpanan wajib tidak dapat diminta kembali selama anggota belum berhenti sebagai anggota.

3.   Uang simpanan lainnya dapat diminta kembali dan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga/Peraturan Khusus.

Pasal 40

1.  Ketentuan mengenai pemupukan modal yang berasal dari modal penyertaan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

2.  Pemupukan modal dari modal penyertaan dapat berasal dari pemerintah maupun masyarakat dalam rangka memperkuat kegiatan usaha koperasi terutama yang berbentuk investasi.

3.  Modal penyertaan ikut menanggung resiko.

4.  Pemilik modal penyertaan tidak mempunyai hak suara dalam Rapat Anggota dan dalam menentukan kebijaksanaan koperasi secara keseluruhan.

5.  Pemilik modal penyertaan dapat diikutsertakan dalam pengelolaan dan pengawasan usaha investasi yang didukung oleh modal penyertaannya sesuai dengan perjanjian.

BAB VII

JANGKA WAKTU BERDIRI

Pasal 41

Koperasi ini didirikan untuk jangka waktu tidak terbatas

BAB VIII

PEMBAGIAN SISA HASIL USAHA

Pasal 42

1.  Sisa Hasil Usaha Koperasi, yaitu pendapatan koperasi yang diperoleh dalam satu tahun buku dikurangi dengan biaya, penyusutan, dan biaya lainnya termasuk pajak dalam tahun buku yang bersangkutan.

2.  Sisa Hasil Usaha Koperasi dibagi sebagai berikut :

a.  Untuk anggota sebanding dengan jasa usaha yang dilakukan masing-masing angggota dengan koperasi                                           42,5 %

b.  Untuk dana cadangan koperasi                 40    %

c.  Dana Pengurus                                          5    %

d.  Dana Karyawan/pengelola                          5    %

e.  Dana Sosial                                               2,5 %

f.   Dana Pembangunan Daerah Kerja   2,5 %

g.  Dana Pendidikan                                       2,5 %

3.  Bagian Sisa Hasil Usaha untuk keperluan lain jenisnya dan besarnya ditetapkan oleh Rapat Anggota.

4.  Yang dimaksud dengan jasa usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a pasal ini ialah transaksi usaha dan partisipasi modal.

Pasal 43

1.  Uang cadangan adalah kekayaan koperasi yang disediakan untuk menutup kerugian sehingga tidak boleh dibagikan kepada anggota.

2.  Rapat anggota dapat memutuskan untuk mempergunakan paling tinggi 75 % dari jumlah seluruh cadangan untuk perluasan perusahaan koperasi.

3.  Sekurang-kurangnya 25 % dari uang cadangan disimpan di bank dalam bentuk deposito.

 

BAB IX

SANKSI ANGGOTA, PENGURUS DAN KARYAWAN

Pasal 44

1.  Anggota yang melanggar ketentuan Anggaran Dasar ini dapat dikeluarkan dari keanggotaan.

2.  Tingkatan pelanggaran ketentuan Anggaran Dasar ini berikut sanksinya diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

3.  Anggota yang tidak aktif dalam kegiatan usaha tidak mendapat bagian sisa hasil usaha.

4.  Anggota yang tidak hadir dalam suatu Rapat Anggota tidakk dapat mewakilkan suaranya.

5.  Anggota yang tidak mengindahkan kewajibannya terutama dalam hal keuangan atau berbuat sesuatu yang merugikan koperasi, dan apabila kerugian koperasi tersebut dinilai cukup material maka anggota yang bersangktuan dapat dikenakan sanksi sebagai berikut :

  1. dikeluarkan dari  keanggotaan;
  2. simpanan pokok menjadi kekayaan koperasi dan pemgambilan simpanan wajib diserahkan kepada keputusan Rapat Anggota dengan mempertimbangkan kesalahannya.
  3. diminta segera menyelesaikan kewajibannya dan mengganti kkerugian yang diderita oleh koperasi yang disebabkan karena kesalahannya.

6.  Apabila penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) huruf c pasal ini tidak tercapai maka penyelesaiannya diselesaikan sesuai hukum yang berlaku.

 

Pasal 45

1.  Pengurus koperasi yang tidak melaksanakan kewajibannya dapat diminta pertanggungjawaban-nya dalam Rapat Anggota/Rapat Anggota Luar Biasa yang diselenggarakan untuk itu.

2.  Jika tindakan pengurus oleh Rapat Anggota dinilai merugikan koperasi, maka anggota pengurus yang merugikan dapat diberhentikan dari kedudukannya sebagai pengurus.

3.  Jika pengurus melanggar ketentuan Anggaran Dasar ini dan atau menyalahgunakan jabatannya sehingga merugikan koperasi, maka sesuai dengan keputusan Rapat Anggota/ Rapat Anggota Luar Biasa, pengurus yang bersangkutan diberhentikan dari kedudukannya sebagai pengurus dan selanjutnya dapat dikenakan sanksi seperti dalam Pasal 43 ayat (5) dan (6).

4.  Mengganti kerugian dan dikeluarkan dari keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini, tidak berlaku bagi pengurus yang lain apabila dapat membuktikan bahwa kerugian tadi bukan karena kesalahannya serta ia telah berusaha dengan secukupnya mencegah perbuatan yang dpat merugikan koperasi.

5.  Apabila pengurus melanggar larangan tentang perangkapan jabatan, akan diberhentikan dari kedudukannya sebagai pengurus dan mempertanggungjawabkan tugas pekerjaannya sesuai dengan keputusan Rapat Anggota.

6.  Rapat Anggota dapat memberhentikan pengurus setiap waktu bila terbukti bahwa :

a.  pengurus melakukan kecurangan dan merugikan koperasi;

b.  pengurus tidak mentaati Undang-Undang Koperasi serta peraturan-peraturan / ketentuan -ketentuan pelaksanaannya;

c.  pengurus baik dalam sikap maupun tindakan-tindakannya menimbulkan pertentangan dalam gerakan koperasi.

Pasal 46

1.  Jika pengawas melanggar ketentuan Anggaran Dasar ini maka akan diminta pertanggungjawaban dalam Rapat Anggota.

2.  Pengawas yang tidak merahasiakan hasil pemeriksaannya sesuai dengan Anggaran Dasar ini sehingga menimbulkan kerugian kepada koperasi, dapat diberhentikan dari jabatannya dan atau dituntut untuk mengganti kerugian tersebut  sesuai dengan keputusan Rapat Anggota.

BAB X

PEMBUBARAN DAN PENYELESAIAN

Pasal 47

1.  Dengan memperhatikan pasal 11 huruf  g, maka Rapat Anggota dapat mengambil keputusan untuk penggabungan, peleburan, pembagian, dan pembubaran koperasi.

2.  Pembubaran koperasi dapat dilakukan berdasakan :

a.  keputusan Rapat Anggota, atau

b.  keputusan pemerintah

Pasal 48

1.  Keputusan pembubaran koperasi oleh Rapat Anggota diberitahukan secara tertulis oleh kuasa Rapat Anggota kepada :

a.  semua kreditor

b.  pemerintah.

2.  Yang dimaksud dengan Kuasa Rapat Anggota dalam ayat (1) pasal ini adalah mereka yang ditunjuk dan diberi kuasa serta tanggungjawab oleh Rapat Anggota untuk melaksanaklan tugas yang berkaitan dengan pembubaran koperasi.

3.  Pemberitahuan tersebut dalam ayat (1) pasal ini harus disertai dengan berita acara yang antara lain memuat :

a.  tanggal, tempat diadakan rapat anggota untuk pembubarn koperasi tersebut;

b.  jumlah anggota dan jumlah pengurus yang hadir;

c.  acara rapat;

d.  alasan pembubaran koperasi;

e.  jumlah suara yang setuju dan tidak setuju terhadap pembubaran itu.

Pasal 49

Keputusan pembubaran oleh pemerintah dilakukan apabila :

a.  Terdapat bukti bahwa koperasi yang bersangkutan tidak memenuhi ketentuan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

b.  Kegiatan koperasi bertentangan dengan ketertiban umum dan/atau kesusilaan.

c.  Kelangsungan hidupnya tidak dapat lagi diharapkan

Pasal 49

Untuk kepentingan kreditor dan para anggota koperasi, terhadap pembubaran koperasi dilakukan penyelesaian pembubaran yang selanjutnya disebut penyelesaian.

Pasal 50

  1. Penyelesaian dilakukan oleh penyelesai pembubaran yang selanjutnya disebut Penyelesai.
  2. Untuk penyelesaian berdasarkan keputusan Rapat Anggota, Penyelesai ditunjuk oleh Rapat Anggota.
  3. Untuk penyelesaian berdasarkan keputusan pemerintah, Penyelesai ditunjuk oleh pemerintah.
  4. Penyelesai bertanggungjawab kepada Kuasa Rapat Anggota dalam hal Penyelesai ditunjuk oleh Rapat Anggota dan kepada pemerintah dalam hal Penyelesai ditunjuk oleh pemerintah.

Pasal 51

1.  Penyelesai mempunyai hak, wewenang dan kewajiban sebagai berikut :

  1. melakukan segala perbuatan hukum untuk dan atas nama koperasi serta mewakilinya di depan dan di luar pengadilan;
  2. mengumpulkan segala keterangan-keterangan yang diperlukaan;
  3. memanggil pengurus, anggota dan bekas anggota tertentu yang diperlukan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama.
  4. memperoleh, memeriksa dan menggunakan segala catatan dan arsip koperasi;
  5. menetapkan dan melaksanakan segala kewajiban pembayaran yang didahulukan dari pembayaran hutang lainnya;
  6. mempergunakan sisa kekayaan koperasi untuk menyelesaikan sisa kewajiban koperasi;
  7. membagi sisa penyelesaian kepasa anggota;
  8. membuat berita acara penyelesaian;

2.   Yang  dimaksud  dengan  bekas  anggota  tertentu  sebagaimana  dimaksud  dalam ayat  (1)

huruf c  pasal ini ialah mereka yang keluar dari keanggotaan selama tahun buku  yang belum dipertanggungjawabkan sampai dengan adanya pembubaran.

Pasal 52

  1. Dalam hal terjadi pembubaran koperasi, angota hanya menanggung kerugian  sebatas simpanan pokok,  simpanan wajib dan modal penyertaan yang dimilikinya.
  2. Besarnya tanggungan anggota diperhitungkan dari besarnya kerugian yang diderita koperasi pada saat pembubaran.
  3. Modal pinjaman koperasi  dari anggota tidak termasuk dalam ketentuan ayat (1) pasal ini.

PENUTUP

Hal – hal yang belum dimuat dalam anggaran dasar ini, diatur dalam anggaran Rumah Tangga dan Peraturan Khusus.

Demikian, Anggaran Dasar KOPERASI ini ditetapkan oleh kami yang diberi kuasa penuh oleh Rapat Perubahan Koperasi tersebut.

Bantul, tanggal  21 Januari 2010

Pengurus

Ketua I Agus Budi Raharjo, SKM, M.Kes 1  
Ketua II Teguh Rubedo, SKM, M.Kes   2
Sekretaris I Dra Ninik Istitarini, Apt, MPH 3  
Sekretaris II Widakso   4
Bendahara I drg Isnaini Hadiati 5  
Bendahara II dr Karmijono P.   6

ANGGARAN RUMAH TANGGA

BAB  I

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1

  1. 1.    Koperasi ini bernama Koperasi Pegawai Republik Indonesia “KESEHATAN”
  2. 2.    Koperasi ini berkedudukan di Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

BAB II

KEANGGOTAAN

Pasal 2

  1. Yang diterima menjadi anggota Koperasi Pegawai Republik Indonesia “Kesehatan” Kabupaten Bantul adalah yang memenuhi syarat keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Bab III Pasal 4 Anggaran Dasar Koperasi Pegawai Republik Indonesia “Kesehatan” Kabupaten Bantul;
  2. Anggota yang tidak memenuhi kewajibannya dapat diadakan tindakan organisasi dengan pertimbangan pejabat;
  3. Anggota yang meninggal dunia, pensiun, pindah tugas atau diberhentikan, berhak menerima kembali simpanan yang ada di Koperasi Pegawai Republik Indonesia “Kesehatan” Kabupaten Bantul, setelah memenuhi kewajibannya sebagai anggota.

Pasal 3

RAPAT-RAPAT

  1. Rapat Pengurus diselenggarakan sedikitnya sekali dalam satu bulan;
  2. Rapat Pengurus dan Badan Pengawas diselenggarakan sedikitnya sekali dalam tiga bulan;
  3. Rapat Pengurus dengan Kader Koperasi dilaksanakan minimal 4 kali dalam satu tahun;
  4. Rapat Anggota sebagaimana tercantum dalam Anggaran Dasar Koperasi Pegawai Republik Indonesia “Kesehatan Kabupaten Bantul Bab IV Pasal 10;
  5. Semua rapat dipimpin oleh Pengurus.

Pasal 4

PENGURUS

  1. Pengurus terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara dan Pembantu Umum;
  2. Semua pengurus dalam melaksanakan tugasnya harus berpedoman pada :
    1. UU No. 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian.
    2. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
    3. Pedoman kewajiban dan tanggung jawab koperasi dari Direktur Jenderal Koperasi
    4. Rencana Kerja dan Anggaran Belanja yang telah mendapat pengesahan Rapat Anggota.
  3. Pengurus dapat mengangkat dan memberhentikan seorang manager/karyawan di luar pengurus.
  4. Pengurus dapat mengadakan kebijaksanaan dan harus dipertanggungjawabkan dalam Rapat  Anggota untuk mendapat persetujuan dan pengesahan.
  5. Pembagian tugas pengurus adalah sebagai berikut :

a. Ketua I     :

1)   Memimpin, mengkoordinir dan mengawasi pelaksanaan tugas pengurus dan karyawan.

2)   Memimpin dan bertanggungjawab dalam Rapat Pengurus dan RAT.

3)   Mewakili atas nama pengurus dalam bertanggungjawab keluar.

4)   Menandatangani kegiatan harian koperasi kedalam/keluar

5)   Mengesahkkan bukti transaksi uang keluar/kedalam

  1. b. Ketua II :

1)   Membantu tugas Ketua I

2)   Pengawasan pelayanan barang di Toko KPN Tingkat II

3)   Melakukan pengawasan terhadap pengelolaan simpanan anggota (pokok, wajib, sukarela, wajib pinjam).

4)   Melakukan pengawasan pada pembuat tabelaris dan neraca lajur

5)   Pengawasan pelayanan barang di puskesmas

  1. d. Sekretaris I

1)   Bertanggung jawab terhadap jalannya administrasi umum (keluar/kedalam).

2)   Mencatat semua keputusan rapat

3)   Merekap bulanan harian kas.

4)   Membuat isian kartu pinjaman anggota Tingkat I.

5)   Melakukan pengelolaan pada Unit Usaha Sewa Gedung

  1. e. Sekretaris II

1)   Membantu tugas Sekretaris I.

2)   Menyimpan dan mengatur arsip-arsip surat koperasi

3)   Menyiapkan daftar hadir rapat.

4)   Mencatat tambahan anggota baru.

5)   Membuat isian kartu pinjaman anggota

6)   Mempersiapkan perlengkapan rapat-rapat.

7)   Mengadakan publikasi/hubungan dengan anggota/masyarakat.

8)   Menyelesaikan kartu pinjaman anggota.

  1. f. Bendahara I

1)   Menerima dan membukukan uang/surat berharga serta menyimpannya pada Bendahara II.

2)   Menutup dan menandatangani harian kas bersama Ketua I/Bendahara II paling lambat 3 bulan berikutnya.

3)   Melayanai anggota dalam bidang kredit/sebrakan

4)   Membuat kebutuhan kredit/sebrakan setiap bulan.

5) Membuat isian kartu pinjaman anggota.

g. Bendahara  II

1)   Menyimpan uang dan surat-surat berharga.

2)   Bertanggung jawab terhadap keadaan uang kepada Bendahara I dan Ketua I dengan membuat buku harian kas.

3)   Mengeluarkan dengan persetujuan Ketua I dan Bendahara I kecuali kredit dan sebrakan.

4)   Melakukan pengelolaan pada Unit Usaha Mini Market

6.   Serah terima jabatan Pengurus dilakksanakan bersama dengan pelantikan Pengurus baru oleh Dinas atau Instansi yang menangani Perkoperasian.

Pasal 5

BADAN PENGAWAS

  1. Badan Pengawas harus melaksanakan pengawasan/pemeriksaan Koperasi sesuai dengan Anggaran Dasar Koperasi Pegawai Republik Indonesia “Kesehatan” Kabupaten Bantul sesuai dengan anggaran dasar Pasal 31.
  2. Segala pemeriksaan dilakukan di Kantor Koperasi.
  3. Badan Pengawas tidak diperkenankan membawa pulang administrasi Pengurus.
  4. Saran, usul, perbaikan, dan sebagainya dicatat dalam buku saran dan disampaikan kepada Pengurus.
  5. Segala data hasil pemeriksaan dibukukan dalam buku pemeriksaan.
  6. Badan Pengawas dapat mengadakan pemeriksaan sewaktu-waktu.
  7. Perongkosan Badan Pengawas diatur dalam Rencana Anggaran yang harus disyahkan dalam rapat anggota.

BAB III

PERMODALAN

Pasal 6

  1. Setiap anggota diwajibkan membayar :
    1. Simpanan Pokok sejumlah  yang disepakati pada Rapat Anggota dan diangsur 4 kali/4 bulan.
    2. Simpanan Wajib sesuai dengan keputusan rapat anggota.
    3. Simpanan Wajib Pinjam 1 %  (satu persen) dari jumlah uang pinjaman.
    4. Simpanan Hari Koperasi sesuai dengan keputusan rapat anggota.
    5. Beaya asuransi sebesar 1 % (satu persen) dari jumlah pinjaman, baik kredit uang maupun barang.
  2. Simpanan Suka Rela dari anggota dilaksanakan secara insidentil.
  3. Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib tidak diberi bunga tetapi diberi bagian SHU yang besarnya ditetapkan dalam rapat anggota, sedang simpanan yang lainnya diberi bunga 1 % (satu persen) tiap bulan.
  4. Simpanan/Titipan Pihak ke III diberi bunga setiap bulan sesuai dengan bunga yang ditetapkan dalam Rapat Anggota.

Pasal 7

KEGIATAN USAHA

  1. Mengusahakan  barang-barang keperluan anggota dengan cara kredit/cash.
  2. Menyelenggarakan kredit uang/barang dan lain-lain yang diatur dalam peraturan khusus.
  3. Menyelenggarakan kredit uang dan barang yang diatus dalam peraturan khusus.
  4. Mengupayakan pendirian apotik yang diatus dalam peraturan khusus.
  5. Mengadakan : Jasa, ATK/Foto Copy, perumahan dan lain-lain.

Pasal 8

MENTAL SPIRITUAL

  1. Mengadakan penyuluhan tentang perkoperasian kepada anggota.
  2. 2. Mengadakan kunjungan/tukar-menukar pengembangan Koperasi ke Koperasi Pegawai Negeri lain, bila dipandang perlu.

 

BAB IV

PEMBUKUAN

Pasal 9

ORGANISASI

Bagian Organisasi harus menyelenggarakan buku-buku :

  1. Buku Daftar Anggota Koperasi
  2. Buku Daftar Anggota Pengurus
  3. Buku Daftar Anggota Badan Pengawas
  4. Buku Notulen Rapat
  5. Buku Keputusan Rapat.
  6. Buku Tamu
  7. Buku Kesan dari Para Pejabat
  8. Buku Anjuran Pemerintah lainnya.
  9. Buku Saran-Saran Anggota.

10. Buku Catatan dari Badan Pengawas

11. Buku Catatan Kejadian-kejadian penting.

12. Buku  Simpanan Anggota

13. Buku Agenda.

14. Buku Perlengkapan Organisasi

  1. UU No. 25 tahun 1992 tentang Pokok-Pokok Perkoperasian.
  2. Surat-surat Keputusan/Keputusan Bersama.
  3. Petunjuk Pelaksanaan Tehnis Operasional

15. Buku Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

16. Buku Inventaris

17. Buku Manager dan Karyawan

Pasal 10

PERUSAHAAN

Bagian perusahaan mengerjakan buku-buku :

  1. Bagian Keuangan :
  • Buku Kas Harian dan Tabelaris
  • Buku Dana
  • Buku Inventaris
  1. Bagian Pertokoan :
  • Buku Stock Barang
  • Bukti-bukti masuk dan keluar barang.

CATATAN : Dalam mengerjakan buku perusahaan tidak diperkenankan menggunakan/mengubah dengan coretan, tetapi dengan membetulkan rekening memakai tinta merah.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 11

Semua pembiayaan ditanggung oleh Koperasi Pegawai Republik Indonesia “KESEHATAN” Kabupaten Bantul yang ditentukan dalam Rencana Anggaran yang disyahkan dalam Rapat Anggota, tetapi penggunaannya diusahakan se-efisien mungkin sehingga tidak melebihi anggaran.

BAB VI

PENGGUNAAN UANG DANA

Pasal 12

  1. Jika uang dana dipergunakan untuk usaha mendatangkan keuntungan maka keuntungannya menjadi milik dana tersebut.
  2. Uang dana dapat dipergunakan sesuai dengan ketentuan sifat dana tadi selain dana pendidikan.
  3. Bagi Anggota Koperasi Pegawai Republik Indonesia “KESEHATAN” Kabupaten Bantul yang meninggal dunia diberikan dana sosial sesuai dengan kamampuan Koperasi yang ditetapkan dalam Rapat Anggota.
  4. Bagi keluarga tertanggung dari Anggota Koperasi Pegawai Republik Indonesia “KESEHATAN” Kabupaten Bantul bila meninggal dunia diberikan dana sosial sebesar 75 % dari ayat 3 pasal ini.
  5. Pengadaan kebutuhan peralatan perkantoran.

BAB VII

PERATURAN KHUSUS

Pasal 13

Selain peraturan/ketentuan mengenai ketatalaksanaan kehidupan koperasi yang telah dibuat dalam Anggaran Rumah Tangga ini, diatur dalam peraturan khusus yang tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992, Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga serta aturan lain dari pejabat.

Anggaran Rumah Tangga ini berlaku sejak diputuskan dalam Rapat Anggota.

Bantul, tanggal, 20 Pebruari 2010

Pengurus

Ketua I Agus Budi Raharjo, SKM, M.Kes 1  
Ketua II Teguh Rubedo, SKM, M.Kes   2
Sekretaris I Dra Ninik Istitarini, Apt, MPH 3  
Sekretaris II Widakso   4
Bendahara I drg Isnaini Hadiati 5  
Bendahara II dr Karmijono Pontjo Widianto.   6

One response to “AD-ART

  1. secara sederhana catat semua pemasukan dan pengeluaran jangan ada yang tercecer… kalo mau lebih kompleks gak bisa diuraikan di sini karena butuh waktu mempelajarinya…

Berikan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s